Press "Enter" to skip to content

Koordinasi dengan Bawaslu, Kapolres Sijunjung: Sosialisasi dan Pemahaman UU ITE perlu digencarkan

Bawaslu Kabupaten Sijunjung melaksanakan rapat koordinasi dengan Polres Sijunjung, Dinas Kominfo dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam membahas indeks kerawanan pemilu (IKP) jelang Pemilihan Serentak yang akan digelar Desember mendatang.

Dalam pertemuan itu juga dibahas berbagai potensi pelanggaran dan gangguan kamtibmas saat pilkada. Termasuk antisipasi ujaran kebencian, berita bohong dan pelanggaran UU ITE yang dianggap rawan saat tahapan pemilihan berlangsung.

Kemudian, Kapolres Sijunjung AKBP Andry Kurniawan juga menekankan bahwa netralitas ASN termasuk Polri serta antisipasi intimidasi terhadap penyelenggara pemilihan serentak dan sebagainya agar tidak terjadi.

“Jeratan UU ITE sangat rawan di media sosial, terutama jelang pemilihan. Sehingga sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat perlu digencarkan, agar tidak terjadi di kemudian hari,” tutur Kapolres Sijunjung, melalui Kasubag Humas Iptu Nasrul Nurdin, Sabtu (8/8).

Terkait netralitas Polri, Kapolres menegaskan agar melaporkan jika adanya ditemukan ketidaknetralan anggota Polres Sijunjung saat pemilihan berlangsung. “Masyarakat bisa melaporkan ke Bawaslu dan Gakkumdu jika ditemukan pelanggaran saat pemilihan. Jika ada anggota Polri yang terlibat atau tidak netral, silahkan laporkan langsung kepada saya. Kita juga akan koordinasi dengan Dandim untuk itu,” tuturnya.

Kabupaten Sijunjung memang dinilai rawan pelanggaran pemilu, hal itu berdasarkan indeks kerawanan pemilu yang telah dirilis oleh Bawaslu sebelumnya. Sehingga butuh kerjasama semua pihak untuk mewujudkan pemilihan serentak yang aman, sukses dan lancar tanpa pelanggaran.

Ketua Bawaslu Sijunjung, Agus Hutrial Tatul mengatakan, koordinasi dengan Polres Sijunjung tersebut fokus kepada kerawanan dan gangguan keamanan yang berpotensi jelang pemilihan.

“Pembahasan fokus kepada potensi konflik yang dinilai rawan, baik tentang UU ITE, netralitas, tapal batas, dan potensi lainnya yang sudah dirumuskan dalam IKP,” tutur Ketua Bawaslu Sijunjung.

Diaktakan, kordinasi tersebut akan berlanjut ke depannya dalam menyukseskan pilkada. “Kita akan tetap kordinasi terutama dalam menciptakan pemilu yang aman, damai, dan sukses. Karena tidak dipungkiri bahwa Sijunjung dinilai sebagai daerah yang rawan pelanggaran berdasarkan IKP Bawaslu,” terangnya.

 

Artikel Asli

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *